Memang mudah “Say No to Microsoft!”?

Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonsia menandatangani MOU dengan Microsoft untuk pembelian 35 ribu lisensi Ms Windows dan 180 ribu Ms Office untuk pemakaian di instansi-instansi pemerintah. Total rupiah yang musti dibayar pemerintah menurut hitungan Onno adalah 600 milyard lebih. Sontak, banyak suara sumbang yang mengkritik pemerintah, apalagi proses negosiasi dan detail kesepakatannya tidak transparan. Inti permasalahan bukan lagi soal “tekad untuk lepas dari software proprietary kemudian menggunakan open source software (OSS)” saja, namun ke agak belok hal yang insidental, yaitu ketidaktransparan perjanjian.

Saya kira, MOU ini memang 99.99% akan terjadi, tinggal menunggu waktu saja. Karena Bill Gate sudah berkata demikian:

Gates shed some light on his own hard-nosed business philosophy. “Although about 3 million computers get sold every year in China, but people don’t pay for the software,” he said. “Someday they will, though. As long as they are going to steal it, we want them to steal ours. They’ll get sort of addicted, and then we’ll somehow figure out how to collect sometime in the next decade.” (CNET, July 1998)

Addicted, locked-in, dan kemudian bilang “Linux? Susaaah.. itu untuk main-main saja.” Memang ini yang diharapkan oleh Gate. Dan untuk Indonesia, Gate tidak perlu menunggu 1 dekade untuk merealisasikan tagihannya.

Jadi, selain soal perjanjian yang kurang transparan tersebut, ada masalah yang lebih esensial lagi, yaitu lemahnya tekad tidak adanya exit strategy yang jelas dari pemerintah untuk lepas dari ketergantungan ini.

Seperti anak muda yang ketergantungan narkoba, dia tak bisa lepas dari barang haram ini. Dan pengedar akan selalu mendekatinya agar tidak insaf dan mengurungkan niat untuk menyembuhkan dirinya.

Jangankan anak muda yang kurang pengalaman, orang yang lebih dewasa pun akan selalu didekati, kalau perlu oleh bandar, agar tidak lepas. Ingat cerita pemerintah kota Munchen yang ingin migrasi ke Linux pada tahun 2003? Steve Ballmer sampai harus berhenti sejenak dari liburan ski di Swiss hanya untuk menemui mayor Munchen. Apalagi kalau bukan untuk membujuk agar rencana migrasi tersebut gagal. Jika tekad dan pemahaman yang tentang pentingnya open standard dan OSS kurang kuat, bukan tidak mungkin rencana tersebut hanya berhenti di atas kertas.

Bagaimana dengan Indonesia kita yang tercinta?

Pertama, gerakan OSS memang sudah ada, namun jika staf di lingkungan pemerintahan disurvey, berapa persen yang pernah mendengar, yang tahu, dan yang menggunakannya? Berapa yang masih menggunakan Internet Explorer? 50%? 90%? Bandingkan dengan staf pemerintah Munchen, yang kata Hofman (project leader migrasi ke Linux), separuhnya sudah menggunakan Netscape dan separuhnya lagi menggunakan Internet Explorer.

Kedua, strategi Microsoft dalam melobi sungguh sangat kuat. Microsoft tidak perlu melobi setiap instansi hingga yang kecil-kecil agar menggunakan produknya. Namun, cukup lobi pengambil kebijakan tertinggi. Apalagi jika yang di kepala direktur pengadaan hanya istilah tender, tanpa ada filosofi dan semangat untuk memajukan pengetahuan dan industri TI lokal, tentu tawaran yang lebih mudah dan menarik yang akan diterima. Cukup dengan bilang: Windows itu jelas sangat user friendly, dan mudah. Linux susah, belum biaya training, staf yang belum bisa, dll.

Ketiga, masalah kita bukan hanya Microsoft, tetapi standard. Meski tidak ada preferensi harus menggunakan produk Microsoft, namun banyak aplikasi-aplikasi di pemerintahan yang ‘hanya’ bisa jalan di sistem operasi Microsoft dan standardnya tidak terbuka. Akibatnya sama saja, ketergantungan yang tinggi.

Pemerintah kota Munchen sudah sejak 2003 merencanakan migrasi ke OSS. Demikian juga dengan Belanda, sejak 2003 sudah menyiapkan sebuah program yang matang, yaitu program OSOSS (Open Standard Open Source Software), di bawah yayasan ICTU (Information and Communication Technology). Setelah tiga tahun, program-program mereka tersebut baru mulai menampakkan buahnya. Selama tiga tahun tersebut, tim dalam program tersebut bekerja keras untuk melalukan survey, ujicoba, kajian, dan kerjasama dengan banyak pihak. Dan selama tiga tahun itu pula, badai selalu menerpa, karena upaya keras pihak yang terancam kenyamanannya dalam melobi agar program seperti ini gagal. Hasilnya? Tanggal 6 Desember 2006, beberapa pemerintah kota di Belanda mendeklarasikan sebuah manifesto “Manifest van de Open Overheidsorganisaties“. (saya akan ulas di posting selanjutnya)

So, it is not easy to “Say No to Microsoft!” Jika hanya kata-kata gombal, ya mudah saja. Hanya untuk para geek, mudah saja. Tapi kita bicara untuk sebuah lingkungan pemerintahan, yang begitu banyak interest di sana.

Namun, bukan berarti tidak mungkin untuk “Say No to Microsoft!” Sekarang, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa membuat deklarasi itu? Kita butuh strategi dan kerja keras.